23 November 2012

RI Dapat Utang dari Bank Dunia Rp 2,3 Triliun untuk Program Kemiskinan


RI Dapat Utang dari Bank Dunia Rp 2,3 Triliun untuk Program Kemiskinan





Jakarta - Bank Dunia baru saja menyetujui pinjaman baru untuk pemerintah Indonesia senilai US$ 266 juta atau setara Rp 2,39 triliun untuk program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) perkotaan di 2012-2015.

"PNPM Mandiri merupakan program pengurangan kemiskinan berbasis masyarakat terbesar di Indonesia, beroperasi di seluruh nusantara menyediakan pendanaan bagi masyarakat miskin di daerah pedesaan dan perkotaan agar mereka dapat menjalankan prioritas pembangunan mereka," tutur Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle dalam siaran pers, Kamis (22/11/2012).

PNPM Perkotaan di Indonesia periode 2012-2015 membutuhkan dana US$ 500 juta, Bank Dunia memberikan pinjaman US$ 266 juta.

Dikatakan Stefan, meskipun perekonomian Indonesia cukup tangguh menghadapi krisis Asia dan krisis ekonomi global, namun kemiskinan di perkotaan masih menjadi permasalahan serius.

Sekitar 110 juta masyarakat Indonesia atau separuh jumlah total rumah tangga hidup di kisaran batas kemiskinan, yakni US$ 21 atau sekitar Rp 189 ribu per bulan, dan sangat rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan kembali.

"Kesenjangan sosial pun semakin lebar selama satu dekade terakhir, koefisien gini telah meningkat dari 31,7 di 1999 menjadi 35 di 2009 dan lebih tinggi di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan," katanya.

Lewat bantuan ini, Bank dunia berharap kelurahan-kelurahan dapat menjalankan sub proyek yang teridentifikasi dalam rencana pembangunan masyarakat.

Selain utang ini, Bank Dunia juga juga menyetujui tiga pinjaman kebijakan pembangunan (Development Policy Loan/DPL) baru untuk Indonesia.

Dari ketiga pinjaman baru ini, DPL Institusional, Administrasi Pajak, Sosial dan Investasi senilai US$ 300 juta fokus untuk penguatan manajemen keuangan publik dan meningkatkan upaya-upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka memperbaiki kualitas belanja fiskal.

Lalu ada juga DPL konektivitas US$ 100 juta untuk memperkuat kerangka kebijakan meningkatkan logistik perdagangan, transportasi, ICT, dan fasilitas perdagangan nasional.

Tidak ada komentar: