27 November 2012

Negara-Negara Kaya Ingkar Janji Soal Bantuan Perubahan Iklim


Negara-Negara Kaya Ingkar Janji Soal Bantuan Perubahan Iklim




Compact_bumi_suhu
LONDON-Negara-negara industri belum melunasi pemberian bantuan sebesar US$30 miliar yang mereka janjikan untuk proyek-proyek yang bertujuan mencegah dan melindungi dari dampak buruk perubahan iklim.
 
Institut Lingkungan dan Pembangunan Internasional (IIED) melaporkan Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), Jepang, dan negara-negara maju lainnya baru mengucurkan bantuan sebesar US$23,6 miliar sepanjang 3 tahun terakhir.
 
Selain itu, negara-negara maju ini belum transparan dalam mengungkapkan sumber dan tujuan dari dana dana bantuan yang telah diberikan. Hal ini dinilai dapat mengganggu kepercayaan antara negara-negara donor dan negara-negara penerima.
 
Negara-negara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memulai pertemuan pada hari ini (26/11) hingga dua pekan ke depan di Doha, Qatar, untuk membahas masalah perubahan iklim dan menegosiasikan pembatasan emisi bahan bakar fosil.
 
Pada 2009, negara-negara maju bahkan menjanjikan penyaluran dana bantuan hingga US$100 miliar per tahun untuk proyek-proyek perubahan iklim pada 2020. Bantuan US$30 miliar itu merupakan komitmen pengikat menjelang pelaksanaan rencana tersebut.
 
"Tanpa transparansi seputar bagaimana dan kapan negara maju akan memenuhi janjinya, negara berkembang akan kesulitan mengatasi dan menanggapi perubahan iklim," kata Timmons Roberts, peneliti dari Brown University dalam laporan tersebut.
 
Pertemuan yang diselenggarakan PBB dan diikuti oleh lebih dari 190 negara ini tengah bekerjasama menyusun kesepakatan pada 2015 untuk membatasi gas rumah kaca dimulai pada 2020.
 
Bantuan yang dijanjikan negara-negara kaya kepada negara-negara berkembang yang berupaya mengatasi dampak dari pemanasan global merupakan langkah awal dari agenda pembatasan emisi bahan bakar fosil di seluruh dunia.
 
IIED adalah lembaga penelitian kebijakan yang didirikan di London pada 1971 untuk memberi jasa nasihat kepada individual maupaun institusional tentang pembangunan yang berkelanjutan.
 
Lembaga ini mencari tahu berapa porsi tanggung jawab setiap negara untuk membantu proyek-proyek iklim ini secara adil. Estimasi IIED berdasarkan kepada sejarah emisi karbon oleh masing-masing negara dan besar perekonomiannya.
 
Menurut IIED, hanya Norwegia dan Jepang, dari 10 negara maju yang merealisasikan pemberian bantuan yang dijanjikan secara penuh. Data penelitiannya diperoleh dari laporan yang diserahkan kepada Konvesi Perubahan Iklim PBB hingga Mei 2012.
 
Komitmen sebesar US$30 miliar itu tidak termasuk dana bantuan tambah yang dijanjikan oleh UE, Kanada, dan Selandia Baru sebesar US$3,9 miliar, serta oleh AS yang tidak disebutkan nilai komitmennya.
 
Menurut IIED, hanya Swiss yang dianggap telah lolos uji tranparansi atas pembayaran bantuannya. Ukuran tranparansi ini meliputi proyek-proyek yang didanai, bentuk proyeknya, bentuk pendanaan, dan tujuan proyeknya [apakah untuk mitigasi atau adaptasi perubahan iklim

Tidak ada komentar: