Disebut Pengkhianat Bangsa, Habibie Tertawa...

Disebut Pengkhianat Bangsa, Habibie Tertawa...


Presiden ke-3 RI BJ Habibie

JAKARTA, KOMPAS.com— Presiden ke-3 RI BJ Habibie hanya tersenyum ketika mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin menudingnya sebagai pengkhianat bangsa dan "the dog of imperialism" pada tulisan di media Utusan Malaysiayang bertajuk "Persamaan BJ Habibie dengan Anwar Ibrahim". Tudingan dilayangkan setelah Habibie memenuhi undangan tokoh oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk berpidato di Selangor.

"Pak Habibie malah tertawa terbahak-bahak," katajuru bicara keluarga Habibie, Watik Pratiknya, Selasa (11/12/2012), ketika dihubungi Kompas.com.

Watik mengatakan, Habibie tidak berencana  menuntut mantan menteri Zainudin untuk  meminta maaf. Pendiri Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pun meminta Pemerintah Indonesia dan juga Habibie Center untuk tidak bereaksi secara berlebihan.

"Namun, beliau mempersilakan pemerintah dan DPR untuk bersikap bagaimana baiknya," tutur Watik.

Selebihnya, kata Watik, Habibie tidak akan memberikan komentar. "Pak Habibie membiarkan masyarakat yang menilai, apakah ucapan yang bersangkutan itu benar atau tidak."

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, Indonesia tidak terima jika ada tokoh bangsa yang disebut pengkhianat bangsa.

"Bahwa ada tulisan seperti itu jelas kita tidak menerimanya. Saya sangat berharap ini pandangan pribadi yang bersangkutan," ujar Marty.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR  Priyo Budi Santoso mengatakan, Zainudin sebagai sosok yang linglung. Priyo berharap Pemerintah Malaysia bersikap tegas.

"Saya anjurkan Pak Najib (Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia), pejabat seperti itu disingkirkan saja," kata politikus Partai Golkar itu.

DPR AS Tolak Pengaturan Internet oleh PBB

DPR AS Tolak Pengaturan Internet oleh PBB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat hari Rabu secara sepakat memilih untuk menolak upaya apapun yang memberi wewenang bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatur masalah Internet.

Hasil pemungutan suara dengan posisi 397-0 --setelah hasil pemungutan suara yang sama di tingkat Senat-- itu muncul sementara para delegasi sedang melakukan pertemuan mereka di Dubai, Uni Emirat Arab, untuk merevisi kesepakatan telekomunikasi global, lapor AFP.

Menurut beberapa pihak, pertemuan Dubai itu bisa saja digunakan untuk memberlakukan kendali menyangkut Internet.

Anggota DPR Greg Walden mengatakan sebelum pemungutan suara bahwa para anggota parlemen harus "memberikan sinyal bipartisan dan bikameral yang kuat menyangkut komitmen Amerika agar masalah Internet tidak diatur".

Ia mengatakan Washington jangan "berpangku tangan sementara negara-negara seperti Rusia dan China berusaha memaksakan pemantauan atas Internet."

Anggota lain DPR, Marsha Blackburn, menyuarakan komentar yang sama.

Ia mengatakan bahwa "sejumlah negara berbahaya sedang berusaha menggunakan kesempatan ini untuk memberlakukan pengaturan internasional terhadap Internet".

Pertemuan International Telecommunications Union (ITU) PBB, yang dibuka pekan ini di Dubai, mendapat keberatan dari Washington serta dari para pegiat kebebasan Internet yang mengkhawatirkan bahwa peraturan baru akan berujung kepada berakhirnya sistem kebebasan Internet.

Namun, kepala ITU Hamadoun Toure, yang membuka Konferensi Dunia tentang Telekomunikasi Internasional (WCIT-12) hari Senin (3/12), mengatakan bahwa kebebasan berekspresi Internet tidak akan dibahas pada konferensi tersebut.

Di antara para kritikus, Google telah menyuarakan peringatan tentang adanya penolakan serius soal Internet jika proposal yang diajukan oleh para negara anggota disetujui pada pertemuan WCIT-12, termasuk izin sensor terhadap materi yang legal.

Google dan beberapa pihak lain juga mengatakan bahwa beberapa proposal akan menerapkan sistem "bayar oleh pengirim" untuk situs, sehingga akan memaksa perusahaan-perusahaan situs untuk membayar dalam jumlah besar supaya jasa mereka bisa disampaikan secara global.

UE: Rencana Permukiman Israel Hambat Palestina Merdeka

UE: Rencana Permukiman Israel Hambat Palestina Merdeka

REPUBLIKA.CO.ID,BRUSSEL -- Uni Eropa (UE) menyatakan cemas dan menentang keras rencana Israel memperluas permukiman Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan, termasuk Jerusalem Timur.

Rencana itu dinilai hanya akan merusak upaya perdamaian dan menghambat kemungkinan berdirinya Negara Palestina Merdeka.

"Uni Eropa sangat cemas oleh dan menentang keras rencana Israel memperluas permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan, termasuk Jerusalem Timur, dan terutama rencana untuk memperluas daerah E1," demikian isi pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri UE di Brussels, Senin (10/12).

Rencana E1, katanya, akan sangat merusak prospek penyelesaian melalui perundingan bagi konflik Arab-Israel karena membahayakan kemungkinan berdirinya Negara Palestina Merdeka dengan Jerusalem sebagai Ibu Kotanya.

UE kembali menyatakan permukiman tersebut tidak sah berdasarkan hukum internasional dan merupakan penghalang bagi perdamaian, demikian laporan Xinhua. Ditambahkannya, perhimpunan regional itu secara seksama memantau situasi dan dampaknya yang lebih luas serta bertindak secara tepat.

UE menyampaikan komitmennya untuk menjamin semua kesepakatan antara Israel dan Uni Eropa harus secara seimbang dan jelas menyampaikan tak bisa dilaksanakannya di wilayah yang diduduki oleh Israel pada 1967, terutama Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat termasuk Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Uni Eropa juga menyeru Israel agar menghindari setiap tindakan yang merusak situasi keuangan Pemerintah Otonomi Palestina. "Setiap tindakan semacam itu oleh Israel akan merusak mekanisme kerja sama yang ada antara Israel dan Pemerintah Otonomi Palestina sehingga secara negatif mempengaruhi prospek perundingan," kata pernyataan tersebut.

Israel mengumumkan rencana baru perluasan permukiman Yahudi segera setelah Sidang Majelis Umum PBB meningkatkan status Palestina dari kesatuan pengamat jadi negara non-anggota.

Pelecehan Seksual di Parlemen Sri Lanka

Pelecehan Seksual di Parlemen Sri Lanka

KOLOMBO, KOMPAS.com - Seorang menteri Sri Lanka dituduh melakukan pelecehan gender (seksisme) setelah ia mengatakan kepada seorang mantan ratu kecantikan yang kini anggota parlemen bahwa ia begitu terpesona oleh penampilan perempuan itu sehingga ia tidak mampu menjawab pertanyaannya di parlemen.

Rosy Senanayake, mantan Ratu Kecantikan Sri Lanka dan Mrs World yang juga bertugas sebagai Komisaris Tinggi negaranya di Malaysia, bertanya kepada Menteri Kumara Welgama tentang keadaan Dewan Transportasi negara itu. Bukannya menjawab pertanyaan Senanayake, Welgama malah mengatakan dirinya "tersedak" oleh kecantikan perempuan itu dan akan menggambarkan perasaannya tentang dia di luar ruangan.

"Saya sangat senang untuk menjawab pertanyaan seorang ratu kecantikan seperti Rosy Senanayake. Anda seorang perempuan yang anggun. Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan perasaan saya. Saya tidak bisa menjelaskan perasaan saya di sini. Tetapi jika kamu bertemu saya di luar (ruang) parlemen, saya akan menjelaskannya."

Menteri yang genit itu menambahkan, "Ketika saya melihat dia, pikiran saya menjadi kacau dan saya tidak ingin ungkapkan itu kepada publik," katanya.

Nyonya Senanayake, 54 tahun, yang telah terlibat dalam politik selama lebih dari 20 tahun dan menjabat sebagai Duta Besar Kehormatan PBB, mengatakan menteri itu bermaksud untuk memujinya. Namun dalam kenyataannya, sang menteri justru telah menghinanya dengan berfokus pada penampilannya, bukan menjawab pertanyaannya.

"Saya masih dikenal sebagai seorang ratu kecantikan. Namun saya pernah menjadi seorang komisaris tinggi dan berada di bidang politik untuk waktu yang lama. Sebagai seorang perempaun anda tidak dikenal sebagai seseorang yang telah melakukan begitu banyak portofolio, selalu dirujuk ke kencatikan pada masa kejayaan anda. Saya tidak menyesal menjadi seorang ratu kecantikan. Itu hanya fase sebagai seorang gadis muda dan itu memberi saya sebuah platform untuk mengkampanyekan apa yang saya yakini, seperti isu-isu gender," katanya seperti dikutip Telegraph, Kamis (6/12).

Holocaust dan imigrasi 'ilegal' Yahudi

Bagian depan kamp konsentrasi Auschwitz, Polandia yang digunakan Nazi Jerman untuk memusnahkan bangsa Yahudi antara 1942-1944. Saat disidang di Nuerenberg, Komandan Kamp Auschwitz, Rudolf Hess mengatakan setidaknya tiga juta orang Yahudi tewas di kamp itu baik karena kelaparan atau dibunuh.

Perang Dunia II pecah, ditandai blitzkrieg atau serbuan kilat pasukan Nazi Jerman ke Polandia, 1 September 1939. Sebelum Polandia, Jerman terlebih dulu menduduki Austria dan Cekoslovakia.

Salah satu babak paling kelam dalam Perang Dunia II adalah praktik Holocaust atau pemusnahan massal bangsa Yahudi di Eropa oleh Nazi Jerman. Sejarah mencatat 6 juta orang Yahudi tewas dibantai di seluruh penjuru Eropa.

Kekejaman Nazi Jerman pimpinan Hitler ini membuat semakin banyak warga Yahudi ingin meninggalkan Eropa menuju ke Palestina. Namun, niatan itu terhalang karena kebijakan Inggris yang beberapa bulan sebelum perang pecah menerbitkan apa yang disebut dengan White Paper 1939.

Buku Putih ini adalah solusi lain dari hasil rekomendasi solusi dua negara Palestina -seperti tercantum dalam rekomendasi Komisi Peel 1937- yang ditolak kedua pihak. Dokumen ini pada intinya adalah Inggris mempersiapkan sebuah negara Palestina yang akan dikelola warga Arab di kemudian hari.

Selain itu, dokumen White Paper ini juga membatasi jumlah dan imigrasi warga Yahudi ke Palestina. Sesuai dokumen ini, jumlah imigran Yahudi ke Palestina akan dibatasi hanya 75.000 orang hingga 1944. Rinciannya adalah kuota 10.000 imigran per tahun dan bisa menjadi 25.000 orang jika dalam kondisi darurat pengungsi.

Dalam bagian lain dokumen itu juga dijelaskan bahwa di masa depan, imigrasi bangsa Yahudi harus mendapatkan izin penduduk mayoritas Arab dan melarang imigran Yahudi membeli tanah dari bangsa Arab.

Imigrasi Illegal

Pemusnahan massal dan sistematis bangsa Yahudi di Eropa membuat sejumlah organisasi Yahudi mencoba melakukan imigrasi ilegal. Setidaknya 100.000 orang Yahudi menggunakan 120 kapal dalam 142 pelayaran mencoba menyelundup ke Palestina.

Namun, Inggris yang menempatkan delapan kapal perangnya untuk memblokade perairan di sekitar Palestina berhasil menggagalkan sebagian besar upaya imigrasi ilegal itu.

Para imigran yang gagal masuk Palestina itu kemudian dibawa dan ditahan kamp pengungsi di Siprus. Beberapa ribu lainnya ditahan di Palestina dan Mauritius. Sebanyak 50.000 imigran ditahan Inggris dan sekitar 1.600 imigran tewas tenggelam dan hanya beberapa ribu orang saja yang berhasil lolos ke Palestina di masa-masa itu.

Salah satu insiden terkenal di masa-masa imigrasi ilegal ini adalah insiden kapal Patria. Pada akhir 1940-an, kebijakan Nazi atas bangsa Yahudi adalah mendeportasi mereka dari Eropa ke tempat lain, belum sampai pada taraf memusnahkan.

Untuk mengeluarkan bangsa Yahudi dari Eropa, Nazi Jerman menyewa tiga kapal di Rumania yaitu Atlantic, Pacific dan Milos yang secara total mengangkut 3.600 orang Yahudi.Kapal-kapal ini meninggalkan pelabuhan Tulcia, Rumania menuju Palestina.

Seperti telah diduga, ketiga kapal ini dicegat kapal-kapal perang Inggris dan penumpangnya dipindahkan ke kapal Patria dan akan dibawa ke Mauritius.

Nah, rencana memindahkan warga Yahudi ke Mauritius ini diketahui Haganah -pasukan paramiliter Yahudi di Palestina. Untuk mencegah pemindahan itu, aktivis Haganah memasang sebuah bom kecil di kapal Patria dan berharap bisa merusak mesin kapal itu, sehingga kapal itu akan tertahan di pelabuhan Haifa.

Celakanya, pada saat 130 penumpang terakhir masuk ke Patria, bom meledak dan menimbulkan lubang besar di lambung kapal. Akibatnya kapal itu tenggelam dengan cepat dan menewaskan 267 penumpangnya.

Nicholas Sarkozy lolos

Sarkozy lolos

Mantan Presiden Nicolas Sarkozy pada Kamis terhindar dari dakwaan dalam penyelidikan dugaan kampanye pemilu 2007 dibiayai dengan dana ilegal dari seorang wanita terkaya Prancis.

Namun, pengacara Sarkozy mengatakan, jaksa akan terus berurusan dengan Sarkozy sebagai saksi dalam pengawasan.

Keputusan tersebut muncul setelah akhir interogasi mantan presiden Prancis yang berlangsung selama sehari penuh.

Kategori 'saksi dalam pengawasan' dibuat pada 1987 untuk menghindari praduga bersalah yang dianggap menjadi masalah ketika tersangka secara resmi didakwa dalam sistem peradilan Prancis.

Pada saat yang sama istilah untuk ‘didakwa’ diubah menjadi "ditempatkan di bawah penyelidikan."

Meskipun Sarkozy belum dimasukkan ke dalam kategori tersebut, keputusan untuk posisinya dalam kategori sebagai saksi dalam pengawasan berarti jaksa tetap menduga bahwa ada bukti kredibel dia menerima dana kampanye ilegal dari pewaris L'Oreal, Liliane Bettencourt dan oleh karena itu penyelidikan akan terus dilakukan. 

Zionisme, Imigrasi, dan Negara Yahudi

Zionisme, Imigrasi, dan Negara Yahudi

Kongres Zionis Pertama di Swiss 1897. Kongres inilah yang akhirnya membentuk Gerakan Zionisme yang menjadi awal cita-cita pembentukan Negara Yahudi.

Pertempuran antara Israel dan Kelompok Hamas, yang menguasai Gaza, sebenarnya adalah rangkaian dari sebuah konflik panjang yang berakar sejak lama. Bahkan jika dirunut lagi ke belakang, konflik dua bangsa ini sudah terjadi di zaman para nabi. Masih ingat kisah Daud melawan Goliat? Nah, Goliat itu adalah perwakilan bangsa Filistin yang kemungkinan besar adalah nama kuno bangsa Palestina. Jadi, bisa dibayangkan betapa kunonya konflik kedua bangsa ini.

KOMPAS.com — Namun, berbicara soal konflik modern Israel-Palestina mungkin bisa dirunut hingga akhir abad ke-19, sebelum pecahnya Perang Dunia I. Saat itu, Timur Tengah merupakan wilayah kekuasaan Kekaisaran Ottoman Turki selama lebih dari 400 tahun. Menjelang akhir abad ke-19, Palestina atau saat itu disebut Suriah Selatan dipecah menjadi Provinsi Suriah, Beirut, serta Jerusalem oleh penguasa Ottoman.

Saat itu Palestina didominasi warga Arab Muslim dengan sedikit warga Kristen Arab, Druze, Sirkasian, dan Yahudi. Meski hidup di bawah penjajahan bangsa Turki, tetapi kehidupan di kawasan ini bisa dikatakan jauh dari konflik dan kekerasan.

Sementara itu, nun di Benua Biru, warga Yahudi yang banyak tersebar di Eropa Tengah dan Eropa Timur sudah sejak lama memimpikan "kembali ke Zion" atau sederhananya adalah kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Namun, imigrasi ke Palestina atau yang mereka sebut sebagai Tanah Israel baru dilakukan secara sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok kecil dan niat mendirikan sebuah negara Yahudi belum tebersit.

Niat mendirikan negara Yahudi muncul sekitar 1859-1880 ketika gelombang anti-Semit mulai melanda Eropa dan Rusia. Inilah yang memicu terbentuknya Gerakan Zionisme pada 1897. Gerakan ini menginginkan pembentukan sebuah negara Yahudi sebagai suaka untuk semua bangsa Yahudi di berbagai pelosok dunia. Kelompok ini pernah mempertimbangkan beberapa lokasi di Afrika dan Amerika sebelum akhirnya memilih Palestina sebagai tujuan akhir.

Seperti disinggung di atas, Palestina saat itu masih berupa kawasan yang menjadi kekuasaan Kekaisaran Ottoman Turki. Gerakan Zionisme yang didukung Dana Nasional Yahudi kemudian mendanai pembelian tanah di Palestina yang masih menjadi jajahan Ottoman Turki untuk pembangunan permukiman para imigran Yahudi. Gelombang imigrasi Yahudi, setelah terbentuknya Organisasi Zionis Dunia, kini menjadi lebih terorganisasi dengan tujuan yang jauh lebih jelas di masa mendatang.

Pada awalnya, imigrasi warga Yahudi ke Palestina tidak menimbulkan masalah di Palestina. Namun, dengan semakin banyaknya imigran Yahudi yang datang, semakin banyak pula tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan permukiman. Konflik dan sengketa perebutan tanah tak jarang terjadi antara kedua bangsa ini.

Semakin meningkatnya jumlah imigran Yahudi di Palestina ternyata juga membuat Kekaisaran Ottoman khawatir. Namun, kekhawatiran mereka lebih didasari fakta bahwa kebanyakan imigran Yahudi itu datang dari Rusia yang adalah musuh utama Ottoman dalam perebutan kekuasaan di kawasan Balkan.

Ottoman khawatir para pendatang Yahudi dari Rusia ini akan menjadi perpanjangan tangan negeri asalnya untuk melemahkan kekuasaan Ottoman di Timur Tengah. Sehingga, kekerasan pertama yang menimpa para imigran Yahudi pada 1880-an di Palestina—khususnya yang dilakukan Turki Ottoman—adalah karena mereka dianggap sebagai bangsa Rusia atau Eropa, bukan karena mereka adalah Yahudi.

Langkah menentang imigran Yahudi pun dilakukan para penduduk lokal, khususnya warga Arab. Mereka mulai memprotes akuisisi tanah oleh pendatang Yahudi. Atas aksi protes ini akhirnya Kekaisaran Turki Ottoman menghentikan penjualan tanah kepada para imigran dan orang asing. Meski demikian, pada 1914 jumlah warga Yahudi di Palestina sudah berjumlah 66.000 orang, separuhnya adalah para pendatang baru. 

Konflik-konflik Awal di Mandat Palestina

Konflik-konflik Awal di Mandat Palestina



Revolusi Arab (1936-1939).

Seperti dibahas di tulisan sebelumnya, kekalahan Kekaisaran Ottoman Turki dalam Perang Dunia I (1914-1918) membuat wilayah kerajaan itu jatuh ke tangan Inggris dan Perancis. Salah satu wilayah yang menjadi "tanggung jawab" Inggris adalah Mandat Palestina. Di bawah Inggris—berdasarkan Deklarasi Balfour 1917—populasi imigran Yahudi di Palestina terus bertambah. 

KOMPAS.com — Pada 1920, Ulama Utama Jerusalem Mohammad Amin al-Husayni (1897-1974) menjadi pemimpin gerakan Palestina Arab dan memainkan peranan penting dalam gerakan-gerakan awal menentang Deklarasi Balfour dan imigrasi masif Yahudi ke Palestina. 

Namun, kerusuhan besar pertama di wilayah Mandat Palestina terjadi pada 1-7 Mei 1921 yang dikenal dengan Kerusuhan Jaffa. Awalnya kerusuhan ini adalah antardua kelompok Yahudi yang kemudian melebar hingga melibatkan kelompok penduduk Arab.

Kerusuhan ini berawal saat Partai Komunis Yahudi pada 1 Mei 1921 mengajak bangsa Arab dan Yahudi untuk menggulingkan kekuasaan Inggris di Palestina dan mendirikan sebuah negara Palestina yang berafiliasi dengan Uni Soviet.

Partai menyampaikan niat ini dalam sebuah parade dari kota Jaffa ke Tel Aviv saat merayakan Hari Buruh Sedunia atau May Day. Parade ini melintasi sebuah perkampungan bernama Manshiyya yang berpenghuni campuran Arab dan Yahudi.

Ternyata ada parade May Day lain yang dilakukan kelompok pesaing dari Tel Aviv, Ahdut HaAvoda. Kelompok ini melakukan parade tanpa memberitahu polisi. Saat kedua kelompok bertemu, bentrokan tak terelakkan.

Polisi berusaha memisahkan sekitar 50 orang pengunjuk rasa komunis. Sementara warga Arab Kristen dan Islam ikut campur untuk membantu polisi melawan orang Yahudi. Insiden ini dengan cepat menyebar ke bagian selatan kota.

Warga Arab di Jaffa mengira terjadi pemukulan terhadap saudara-saudaranya sambil membawa berbagai senjata menyerang permukiman Yahudi. Selanjutnya kerusuhan berlanjut selama beberapa hari di beberapa kota, seperti Rehovot, Kfar Sava, Petah Tikva, dan Hadera. 

Kerusuhan itu berakhir pada 7 Mei 1921 dan mengakibatkan 47 orang Yahudi serta 48 orang Arab tewas. Selain itu, 146 orang Yahudi dan 73 Arab terluka. Ribuan warga Yahudi Jaffa akhirnya meninggalkan kota itu dan mencari perlindungan di Tel Aviv yang pada saat itu masih didominasi tenda dan rumah-rumah sementara di tepi pantai.

Salah satu akibat dari kerusuhan Jaffa ini adalah pembentukan Haganah—pasukan para militer Yahudi. Haganah inilah yang menjadi cikal bakal angkatan bersenjata Israel kelak.

Kerusuhan Palestina 1929

Insiden ini terjadi pada akhir Agustus 1929, akibat dari perebutan Tembok Barat Jerusalem antara kelompok Arab dan Yahudi yang meningkat menjadi aksi kekerasan.

Dalam kerusuhan yang terjadi pada 23-29 Agustus 1929 itu, sebanyak 133 warga Yahudi dan 110 warga Arab tewas serta lebih dari 600 orang dari kedua kubu terluka. Seusai kerusuhan, Pemerintah Mandat Palestina mengajukan para tersangka provokator ke meja hijau.

Dari hasil sidang itu, 26 warga Arab dan dua warga Yahudi terbukti membunuh dan dijatuhi hukuman mati. Hukuman denda juga dijatuhkan secara kolektif kepada warga Arab di Hebron, Safed, dan sejumlah desa. Denda yang terkumpul kemudian diberikan kepada para korban kerusuhan.

Kerusuhan ini kemudian diselidiki sebuah komisi investigasi yang dibentuk Pemerintah Inggris. Hasilnya, komisi investigasi menyarankan agar Pemerintah Inggris meninjau ulang kebijakan imigrasi dan penjualan tanah kepada bangsa Yahudi.

Setelah kerusuhan 1929, situasi politik di Mandat Palestina, meski tidak mendingin, tetapi relatif terkendali. Hingga pecahlah Revolusi Arab (1936-1939) di Palestina yang bertujuan menentang kekuasaan Inggris dan mencegah imigrasi Yahudi yang kembali masif. 

Revolusi itu sendiri berakhir dengan kegagalan dan korban jiwa yang besar. Akibat revolusi tiga tahun itu, 300 orang Yahudi, 5.000 warga Arab, dan 262 polisi Inggris tewas. Selain itu, lebih dari 15.000 orang luka-luka. Meski gagal, revolusi ini memberi dampak signifikan bagi warga Yahudi, Arab, dan penguasa Inggris.

Keruntuhan Ottoman dan Mandat Palestina

Keruntuhan Ottoman dan Mandat Palestina



Foto Menlu Inggris 1916-1919, Arthur James Balfour dan Deklarasi Balfour (1917) yang dianggap sebagai batu penjuru berdirinya sebuah negara untuk bangsa Yahudi

KOMPAS.com — Ketika Perang Dunia I pecah (1914-1918), Kekaisaran Ottoman Turki memilih menjadi sekutu Jerman. Itu berarti, Ottoman Turki berseberangan dengan Inggris dan Perancis yang juga menjadi musuh "alami" Jerman.

Situasi ini diamati dengan baik oleh kelompok Zionis yang semakin kuat dan para pelopor pergerakan nasionalisme Arab. Kedua kelompok ini melihat peluang untuk mendepak Ottoman Turki dari kawasan Timur Tengah sehingga kedua kelompok ini pun memilih untuk memihak Inggris.

Di sela-sela perang, berbagai upaya diplomatik dilakukan baik oleh kelompok Zionis maupun Arab demi kepentingan mereka masing-masing. Salah satunya adalah korespondensi Pemimpin Mekkah Hussein bin Ali dengan Komisioner Tinggi Inggris di Mesir, Sir Henry McMahon.

Inti dari surat-menyurat yang terjadi antara 1914-1915 itu adalah bangsa Arab berjanji akan bersekutu dengan Inggris dan sebagai imbalan di saat perang berakhir Inggris harus mengakui kemerdekaan negara-negara Arab. 

Namun, kemudian terungkap bahwa Inggris dan Perancis menandatangani perjanjian Sykes-Picot 1917 yang isinya adalah rencana kedua negara membagi wilayah-wilayah yang dulunya adalah milik Turki Ottoman.

Gerilya diplomatik juga dilakukan kelompok Zionis. Pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, Baron Rothschild, membangun hubungan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour.

Kemudian Balfour membuat pernyataan pada 2 November 1917 yang dikenal dengan "Deklarasi Balfour" yang isinya adalah Inggris akan mengupayakan Palestina sebagai rumah bagi bangsa Yahudi, tetapi dengan jaminan tidak akan mengganggu hak keagamaan dan sipil warga non-Yahudi di Palestina.

Dengan isi yang sedemikian mendukung pembentukan negara Yahudi yang dicita-citakan kelompok Zionis, maka tak heran jika Deklarasi Balfour dianggap sebagai batu penjuru terbentuknya negara Yahudi atau Israel saat ini.

Mandat Palestina

Deklarasi Balfour ini kemudian dimasukkan ke dalam Perjanjian Damai Sevres pada 10 Agustus 1920 antara Ottoman Turki dan sekutu di pengujung Perang Dunia I. Inti dari perjanjian ini adalah pembagian wilayah milik Kekaisaran Turki Ottoman. Perjanjian ini sekaligus menandai keruntuhan Kekaisaran Ottoman Turki.

Pembagian ini meliputi wilayah Mandat Perancis seperti Suriah dan Lebanon. Sementara Irak dan Palestina berada di bawah Mandat Inggris. Inggris menempatkan Faisal—putra pemimpin Mekkah Hussein bin Ali—sebagai Raja Irak. 

Sedangkan Palestina dibagi dua. Sebelah timur menjadi Transjordania yang diberikan kepada Abdullah—putra lain Hussein bin Ali. Sedangkan bagian barat yang tetap dinamai Palestina berada langsung di bawah kendali Inggris.

Selama masa Mandat Palestina ini, imigrasi Yahudi ke Palestina bertumbuh secara signifikan. Selain karena mendapat perlindungan Inggris, imigrasi Yahudi ini didorong maraknya gerakan anti-Semit di Eropa, misalnya di Ukraina yang mengakibatkan setidaknya 100.000 orang Yahudi tewas dibunuh pada 1905. 

Antara 1919-1926 sedikitnya 90.000 imigran Yahudi tiba di Palestina, mereka langsung menempati komunitas-komunitas Yahudi yang didirikan di atas tanah yang telah dibeli secara legal oleh agen-agen Zionis dari para tuan tanah Arab.

Tak jarang pembelian tanah ini menggusur para petani penggarap Arab. Kondisi ini membuat warga Arab Palestina merasa disingkirkan. Situasi ini ditambah keinginan menentukan nasib sendiri, semakin menumbuhkan gerakan nasionalisme Palestina.

Selain itu, warga Arab Palestina menentang gelombang imigrasi Yahudi ini karena mereka khawatir, semakin banyaknya warga Yahudi akan mengancam identitas nasional mereka. 

Akibatnya, sepanjang dekade 1920-an, hubungan antara kelompok Yahudi dan Arab di Palestina memanas dan bentrok kekerasan antara kedua kubu semakin sering terjadi.

Revolusi Arab dan sejumlah solusi

Sebuah bus dilengkapi besi pelindung untuk mencegah batu dan barang-barang lain yang dilemparkan oleh kelompok revolusioner Arab yang mengincar warga Yahudi.

Konflik terbesar dalam sejarah Mandat Palestina adalah, apa yang disebut dengan Revolusi Arab (1936-1939). Revolusi ini dipimpin Imam Besar Jerusalem Mohammad Amin al-Husayni.

Konflik yang terjadi diawali terbunuhnya seorang ulama asal Suriah, Izz al-Din al-Qassam pada November 1935. Al-Qassam memang dikenal sebagi seorang ulama yang anti-Inggris dan anti-Zionisme. Dia merekrut para petani dan memberi mereka latihan militer.

Pada November 1935, dua anak buah al-Qassam terlibat bentrok dengan polisi Inggris dan menewaskan seorang polisi. Akibatnya, polisi memburu dan menewaskan Al-Qassam di sebuah gua dekat Ya'bad, Tepi Barat. Kematian ini dengan cepat menyulut kemarahan warga Arab di Palestina.

Faktor lain pemicu Revolusi Arab adalah penemuan kiriman senjata dalam jumlah besar di pelabuhan Jaffa yang ditujukan untuk Haganah, pasukan paramiliter Yahudi. Fakta ini memunculkan ketakutan bahwa Yahudi akan mengambil alih Palestina semakin meningkat.

Pada 1935, angka imigrasi Yahudi ke Palestina juga meningkat, hanya beberapa bulan sebelum Revolusi Arab Pecah. Antara 1933-1936 lebih dari 164.000 imigran Yahudi tiba di Palestina. Pada 1936, populasi warga Yahudi mencapai 370.000 orang membuat hubungan antara warga Arab dan Yahudi semakin panas.

Revolusi Arab benar-benar dimulai pada 15 April 1936, ketika konvoi truk dari Nablus menuju Tulkarm diserang dan menewaskan dua warga Yahudi. Sehari setelah serangan itu, kelompok bersenjata Yahudi balas menyerang dan membunuh dua pekerja Arab di dekat Petah Tikva.

Aksi saling balas terus meluas dan sejumlah jenderal Arab menyatakan perang. Pemerintah Inggris akhirnya harus turun tangan untuk mengatasi keadaan. Pasukan Inggris di Palestina mendapat bantuan dari Haganah akhirnya bisa mengakhiri Revolusi Arab pada 1939.

Akibat revolusi ini 5.000 warga Arab, lebih dari 300 warga Yahudi dan 262 tentara Inggris tewas. Selain itu, sedikitnya 15.000 warga Arab terluka.  Imam Besar Amin al-Husayni yang menjadi pemimpin revolusi berhasil mendapatkan suaka di Lebanon, Irak, Italia dan akhirnya Nazi Jerman.

Dampak Revolusi Arab

Apa dampak Revolusi Arab yang gagal ini dalam perkembangan Palestina? Selama upaya dan usai memadamkan Revolusi Arab, Inggris menggelar sejumlah investigasi soal penyebab pertumpahan darah selama tiga tahun itu.

Salah satu hasil penyelidikan yang cukup signifikan adalah Komisi Peel (1936-1937). Komisi ini adalah yang pertama kali mengajukan solusi dua negara. Komisi ini mengusulkan agar Palestina dibagi dua, satu bagian untuk bangsa Yahudi dan satu bagian lainnya diberikan bagi bangsa Arab.

Negara Yahudi, sesuai rekomendasi komisi, meliputi kawasan pantai, Lembah Jezreel, Beit She'an dan Galilea. Sementara Negara Arab akan meliputi Transjordania, Yudea, Samaria, Lembah Jordania dan Negev.

Para pemimpin Yahudi di Palestina terbelah pendapatnya menanggapi rekomendasi ini. Sementara para pemimpin Arab dengan tegas menolak usulan solusi dua negara ini.

Pada Mei 1939 -beberapa bulan sebelum Perang Dunia II pecah- Inggris kembali mencoba memberikan solusi di tanah Palestina.

Kali ini adalah solusi satu negara Palestina. Di mana dalam jangka pendek pemerintah Inggris akan menentukan kuota jumlah imigran Yahudi yang bisa memasuki Palestina. Di masa depan, jumlah kuota ini akan ditentukan pemimpin Arab.

Selain kuota, Inggris juga melarang imigran Yahudi membeli tanah dari warga Arab demi mencegah gesekan sosial antara kedua kubu. Aturan-aturan ini berlaku hingga masa mandat Inggris di Palestina berakhir yang hampir bersamaan dengan pecahnya Perang Dunia II.

Perang Dunia II yang diikuti holocaust alias pemusnahan masal bangsa Yahudi di Eropa membuat semakin banyak bangsa Yahudi yang mencoba meninggalkan Eropa.

Akibatnya, para pemimpin Yahudi di Palestina merancang imigrasi ilegal ke Palestina yang menciptakan ketegangan lebih besar di kawasan tersebut.

Mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy diadili

Mantan presiden Perancis, Nicolas Sarkozy, hadir dalam pengadilan di Bourdeaux sehubungan dengan tuduhan menerima sumbangan tidak sah untuk kampanye pada tahun 2007.

Dia disebut menerima ribuan euro dari ahli waris industri kosmetika L'Oreal, Liliane Bettencourt, yang merupakan perempuan terkaya Perancis.

Polisi menggeledah rumah Sarkozy pada bulan Juli sebagai bagian dari penyelidikan yang diperintahkan oleh hakim Jean-Michel Gentil.

Sarkozy -yang kalah dalam pemilihan presiden Perancis awal Mei- membantah tuduhan yang diajukan atasnya.

Walau mundur dari panggung politik utama sejak dikalahkan calon Partai Sosialis, Francois Hollande, dia disebut masih menyimpan ambisi untuk mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden 2017.

Dan hasil penyelidikan ini akan menentukan apakah memungkinkan baginya untuk kembali mencalonkan diri, seperti dilaporkan warrtawan BBC, Christian Fraser, dari Paris.

Peraturan kampanye di Perancis menetapkan jumlah tertinggi untuk sumbangan individual sebesar 4.600 euro.

Wawancara yang Bocor

Mantan akuntan Liliane Bettencourt, Claire Thibout, menuduh yang menerima langsung sumbangan dalam bentuk uang tunai itu adalah bendahara Sarkozy saat itu, Eric Woerth, yang kemudian menjadi menteri anggaran.

Dalam wawancara polisi dengan Thibour -yang bocor ke media- disebutkan pula bahwa Sarkozy, ketika menjabat walikota Neuilly pada tahun 1983-2002, berkunjung secara rutin ke rumah Bettencourt.

Akibat skandal ini, Eric Woerth ditekan untuk mengundurkan diri dari jabatan bendahara Partai UMP pada bulan Juli dan saat ini sedang diselidiki sehubungan dugaan pembayaran 150.000 euro yang melanggar hukum.

Tuduhan atas Sarkozy dan Woerth ini pertama kali terungkap dalam pengadilan atas warisan Liliane Bettencourt senilai 17 miliar euro.

Ayah Bettencourt adalah pendiri salah satu industri raksasa kosmetika global, L'Oreal.

Baik Sarkozy, Woerth, dan Bettencourt membantah tegas dugaan pemberian sumbangan tunai tersebut.

Prosesi penguburannya terkuak

Sebuah surel (email) militer rahasia Amerika Serikat (AS) mengungkapkan prosesi penguburan jenazah Usamah bin Ladin ke laut 2011 lalu. Pembuangan jenazah Pemimpin Al-Qaidah tersebut dilakukan di tengah kerahasiaan tinggi militer AS.

Email itu mengungkapkan prosesi penguburan Bin Ladin hanya dihadiri beberapa petinggi kapal induk USS Carl Vinson. Tubuh Bin Ladin disebut sebagai 'Paket Fedex' diangkut dalam sebuah kapal perang AS.

Tak ada pelaut yang menyaksikan tubuh Bin Ladin dibuang di Laut Arab Utara dari kapal induk setelah ritual pengurusan jenazah.

Email yang diperoleh  Associated Press  tersebut di bawah kebebasan informasi. Kantor berita tersebut mengatakan email militer menawarkan pengungkapan publik untuk kali pertama terkait kematian pemimpin Al-Qaidah.

Satu email rahasia dikirim pada 2 Mei oleh seorang perwira senior angkatan laut.

Dengan ringkas, ia menjelaskan bagaimana jenazah Bin Ladin dimandikan dan dibungkus kain kafan. Setelah itu, mayat dimasukkan kantong timbangan. "

Prosedur tradisional pemakaman cara Islam diikuti. Jenazah dicuci (wudhu) kemudian ditempatkan dalam lembaran putih. Seorang perwira militer membaca keterangan agama yang disiapkan, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh penutur asli.

Setelah kata-kata itu selesai, tubuh ditempatkan pada papan datar, diikat, di mana tubuh jenazah meluncur ke laut," tulis email dari Laksamana Charles Gaouette tertanggal 2 Mei.S

ebelumnya Gaouette bersama wakil komandan armada angkatan laut kelima serta petugas lain menggunakan kata-kata kode untuk mendiskusikan apakah helikopter membawa jenazah Bin Ladin tiba di Carl Vinson.

"Ada paket untuk kita?" Baouette bertanya pada

Laksamana Samuel Perez, komandan Kapal Vinson. "Fedex mengirimkan paket itu," jawab Perez.

Email tersebut menjadi satu-satunya referensi misi rahasia tersebut. Bahkan catatan pun ditiadakan.

"Kurangnya bukti dokumenter yang kami miliki merupakan upaya penekanan pada keamanan operasional selama pelaksanaan operasi," pesan Gaouette.

Beberapa pejabat juga menerima email tersebut, di antaranya Kepala Staf Gabungan Laksamanan Mike Mullen dan Petinggi Komando Sentral AS, Jenderal James Mattis. Mullen telah menjalani masa pensiun sejak September 2011 lalu.

Pemerintah Obama memiliki kebijakan untuk menjaga ketat semua bahan yang terkait kematian Bin Ladin yang tewas 2011 lalu setelah serbuan Angkatan Laut AS di markasnya di Abbottabad, Pakistan.

Sementara Pentagon mengatakan pihaknya tak menemukan sertifikat kematian, laporan otopsi ataupun hasil tes identifikasi DNA Bin Ladin. 

Tentara Israel minta sperma dibekukan

Ajeng Ritzki Pitakasari

Republika Online - ‎Selasa‎, ‎20‎ ‎November‎ ‎2012

Sejak awal serangan Israel terhadap Gaza, puluhan tentara telah mendatangi bank sperma untuk menyimpan sperma mereka sehingga masih bisa digunakan bila mereka terbunuh dalam peperangan. Tren ini dilaporkan oleh salah satu organisasi hak keluarga di Israel, New Familiy Organization (NFO).

NFO menawarkan proses legal 'wasiat biologis", yang terdiri dari dokumen sah mengizinkan sperma pria atau telur wanita digunakan setelah kematian mereka, Hareetz melaporkan pada Selasa (20/11).

Organisasi tersebut didatangi oleh puluhan orang, baik yang telah menikah maupun yang masih lajang, demikian jaksa Irit Rosenblum, pimpinan eksektif dan pendiria NFO.

Biasanya NFO menerima dua hingga lima permintaan dalam sepekan. Namun sejak awal Operasi Pertahanan Pillar, sekitar 30 orang telah meminta dibuatkan surat wasiat biologis. Situasi ini, ungkap Rosenblum, selalu terjadi ketika tentara mulai dimobilisasi ke garis depan.

"Kali ini kami didatangi terutama oleh para tentara yang telah menikah yang sebagian besar belum memiliki anak. Mereka ingin tahu mengenai mengawetkan sperma mereka jika sewaktu-waktu terbunuh di peperangan. Ada pula permintaan dari para istri dan para lajang," ujarnya.

"Mereka yang menikah ingin tahu terutama mengenai aspek teknis, apakah mereka harus membekukan sperma mereka. Sementara yang lajang bertanya seperti bagaimana mereka bisa tahu siapa calon ibu mereka kelak dan siapa yang akan membesarkan anak-anak itu nanti. Banyak orang berpikir orang tua para penyimpan sperma/telur atau kakek dan nenek si anak yang bertanggung jawab membesarkan anak mereka. "Tapi mereka salah, ibu biologislah yang akan membesarkan dan merawat anak itu nantinya."

Sejauh ini sekitar 600 orang telah meneken wasiat biologis yang didraf oleh Rosenblum pada 2001. Beberapa orang memilih prosedur pengambilan sperma atau ovarium setelah kematian mereka. Prosedur ini bisa dilakukan maksimal hingga 72 jam setelah kematian. Dalam beberapa kasus mereka ingin sperma atau ovarium ditempatkan di bank khusus sperma.

Opsi terakhir biasanya diambil oleh pasien yang akan mengambil perawatan yang bisa menghancurkan ata melemahkan sperma atau ovarium.

Paus Benediktus Akan Punya Akun Twitter Sendiri

Paus Benediktus Akan Punya Akun Twitter Sendiri

INILAH.COM, Vatikan - Setelah tahun lalu diberitakan menggunakan iPad untuk mengirimkan 'kicau' perdananya dengan akun Twitter milik Tahta Suci Vatikan, kali ini Paus Benediktus XVI dikabarkan akan memiliki akun Twitter sendiri.

Pemimpin umat Katolik Roma sedunia, Paus Benediktus XVI berencana memiliki akun Twitter sendiri pada akhir 2012 ini. Demikian dikatakan juru bicara Vatikan Feerico Lombardi, seperti dikutip oleh TheNextWeb.

Pada Juli tahun lalu, Paus Benediktus XVI pernah juga 'berkicau' di akun Twitter resmi milik Tahta Suci Vatikan. Kala itu bertepatan dengan peluncuran situs informasi dan berita seputar Vatikan, yakni News.va.

Menurut Lombardi, akun Twitter pribadi Paus Benedictus XVI ini bakal ditulis oleh Paus sendiri. Konten yang akan dibagikan dari akun Twitter itu nantinya berupa surat edaran keuskupan, nasihat-nasihat para rasul, serta sejumlah keputusan Paus.

Meskipun diketahui bahwa Paus Benediktus XVI memiliki kebiasaan menulis dengan menggunakan pena dan kertas, namun menurut Vatikan, tidak akan masalah jika nantinya Paus akan mulai menulis dengan menggunakan perangkat canggih seperti smartphone atau komputer. [mor]