Akun YouTube Pemprov DKI dari A-Z

Salah satu terobosan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, adalah melalui transparansi kerja via situs pengunggah video, YouTube.

Salah satu yang juga harus diapresiasi, selain yang berada di dalam video itu adalah sosok-sosok di belakang video tersebut yang setia mengikuti pergerakan Gubernur-Wakil Gubernur dan juga langsung mengunggahnya ke situs pengunggah video, YouTube juga dapat ditonton oleh semua orang di seluruh dunia.

Kepala Bidang Media Massa Dinas Komunikasi Informatika dan Masyarakat (Diskominfomas) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Rinta Imron mengatakan, ide pembuatan akun YouTube "Pemprov DKI" adalah sebagai wujud gebrakan baru pelayanan informasi Pemprov DKI kepada masyarakat luas.

"Kami enggak bisa ngomong kalau ide pembentukan akun tersebut adalah ide dari Diskominfomas DKI. Karena memang tugas Humas DKI itu adalah mengomunikasikan kerja Pemprov DKI sebagai pelayanan informasi. Kami melihat layanan informasi enggak seperti sebelumnya yang konvensional, seperti cetak, TV, dan radio. Dengan teknologi yang ada sekarang, sudah kami kembangkan itu," kata Rinta kepada Kompas.com, di Balaikota DKI, Jumat (23/11/2012).

Rintamengatakan, sudah ada standar pelayanan yang diatur di dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam aturan tersebut terdapat petunjuk teknis dan arahan dari Kemenkominfo melalui penggunaan media baru, salah satu di antaranya adalah melalui penggunaan YouTube.

"Kebetulan ada arahan dengan pembentukan kinerja melalui situs YouTube," kata Rinta.

Ide penggunaan media YouTube ini, dikatakan oleh Rinta, sudah tebersit sejak pemerintahan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Namun, karena belum adanya arahan saat itu, pihak Diskominfomas DKI tidak bisa menyalurkan ide mereka itu. Karena mereka juga baru akan melaksanakan ide itu sesuai dengan arahan pimpinan. Mereka kemudian mencoba-coba ide tersebut saat pesta pelepasan Foke.

Video tersebut diunggah pada 5 Oktober 2012 lalu dengan judul video "Pelepasan Bpk Fauzi Bowo sbg Karyawan Pemprov DKI Jakarta". Video berdurasi 15 menit 27 detik itu disukai oleh 14 viewers. Terlebih, saat transisi pemerintahan Jokowi-Basuki, ide penggunaan media YouTube ini langsung mendapat apresiasi penuh dari Basuki Tjahaja Purnama.

"Saat itu yang menyetujui Pak Wagub," katanya.

Rinta mengaku tidak ada persiapan khusus pihak Diskominfomas DKI untuk pembentukan tim YouTube ini. Mereka yang tergabung menjadi juru kamera dan fotografer juga merupakan orang yang sudah lama bekerja di Pemprov DKI. Selain itu, mereka juga bukanlah dari orang-orang yang sangat ahli dalam bidang IT ataupun sinematografi.

"Kami sama sekali tidak ada persiapan khusus, kami bekerja mengalir saja. Penggunaan media melalui YouTube itu tidak susah. Bisa kami ambil contoh citizen journalism yang mengambil gambar melalui handphone atau seperti kasus Norman Kamaru, itu hal yang biasa," kata Rinta.

Ternyata, pelayanan informasi melalui penggunaan media YouTube ini mendapat opini publik yang sangat baik. Oleh karena itu, pihak Diskominfomas DKI akan tetap terus mendokumentasikan apa-apa yang sekiranya menjadi informasi penting untuk masyarakat DKI demi transparansi pemerintahan Jokowi-Basuki. Namun, dikatakan oleh Rinta, para pemberi komentar di akun Pemprov DKI diminta agar dapat selalu menjunjung tinggi sopan santun dan tata krama.

"Sejauh ini kami melihat opini publik cukup baik. Kami berharap masyarakat kita yang berkomentar untuk tetap menjaga tata krama dan sopan santun. Namun, memang komentarnya tetap kami saring kalau memang kami nilai terlalu vulgar dan kalimatnya melanggar norma. Sama-sama saja menghargai posisi orang. Kalau ada komentar jelek untuk satu pihak, sepanjang masih dalam konteks permasalahan ya enggak apa-apa," ujarnya.

Selain itu, Rinta mengaku belum ada komentar miring dari pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI. Berdasar pengamatan, di dalam komentar YouTube itu sering kali berkomentar miring tentang dinas-dinas yang mengikuti rapat tersebut, terlebih apabila dinas tersebut mendapat gertakan dari Basuki Tjahaja Purnama, sering kali para komentator memberi tanggapan miring kepada dinas.

"Sejauh ini belum ada komentar atau masukan dari dinas. Karena memang kami selalu berkoordinasi mengenai kegiatan kehumasan. Apabila media YouTube ini justru berdampak buruk, para pimpinan pasti juga mengerti. Namun, sampai saat ini aspirasi begitu hangat dari publik. Paling tidak bahwa kerja Diskominfo DKI kehumasan diapresiasi," ujarnya.

Tim humas peliput kegiatan Jokowi-Basuki sebanyak tiga tim. Masing-masing tim sebanyak empat posisi, yaitu sebagai juru kamera, fotografer, reporter, dan driver. Untuk juru kamera dan fotografer, dikatakan oleh Rinta, Diskominfomas DKI masing-masing memiliki lima personel.

"Kameramennya ada Madjid, Huda, Harun, Samlawi, dan Eko. Fotografernya juga ada lima, Firman, Rizal, Angga, Hasan, dan Rusmadi," ujarnya.

Sama seperti pekerja lainnya, para tim humas peliput kegiatan Jokowi-Basuki juga perlu beristirahat. Oleh karena itu, sistem kerja mereka adalah dengan bergilir. "Mereka digilir karena perlu istirahat. Kami gilir per hari kami ubah-ubah, karena jumlah personel kami juga tidak banyak. Namun, dengan volume kerja pemimpin kita yang tinggi, kami juga harus selalu menjaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Rinta.

Salah satu staf senior Diskominfo dan Kehumasan DKI yang biasa melakukan liputan video acara Gubernur/Wagub DKI mengakui, sejak adanya media YouTube itu, pihaknya sering kali mendapatkan hiburan baru, terutama saat membaca komentar-komentar yang terkadang nyelekit di video-video itu. Ia juga mengatakan, administrator akun Pemprov DKI kerap membalas komentar dari para viewers video tersebut.

"Kami juga pernah membalasnya. Kalau sekiranya ada yang bertanya atau sekadar mengingatkan dan yang memang sudah melanggar batas, ya akan dihapus komentarnya," ujar salah satu staf senior Diskominfo dan Kehumasan DKI yang juga merupakan administrator akun Pemprov DKI.

Berdasar pantauan Kompas.com, di ruang media terdapat sekitar lima monitor dan dua komputer. Spesifikasi komputer tersebut memiliki RAM 4GB, menggunakan Intel Prosesor i7 2,9 GHz, VGA 1 GB, dengan Nvidia 128 byte. Menurut administrator, komputer itu sudah digunakan sejak dua tahun lalu dan dapat dikatakan sudah menggunakan teknologi yang cukup mumpuni dan terbilang bagus.

"Kalau untuk anggaran internet sudah berlaku sejak kepemimpinan Pak Sutiyoso," kata administrator.

Dikatakan, pekerjaan mendokumentasikan kegiatan Jokowi-Basuki plus mengunggahnya ke YouTube tentunya menambah kesibukan mereka. "Kerjaan tambah banyak, tapi melihat respons publik banyak yang suka, semuanya malah jadi tambah semangat. Saya pribadi juga suka lihat komen-komen di YouTube. Fun-nya di situ, jadi lucu aja," katanya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Prijanto juga pernah ikut nimbrung memberikan komentar di video dalam akun Pemprov DKI tersebut. Sampai hari ini, video yang paling banyak ditonton dan membuat heboh adalah video dengan judul "08 Nov 2012 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Paparan Dinas Pekerjaan Umum". Video itu sudah ditonton oleh 1,282,657 viewers, yang disukai sebanyak 14.553 viewers dan tidak disukai oleh 208 viewers. "Kebanyakan 93 persen netizen mendukung Pak Ahok di situ, he-he-he," ujar administrator.

Penetapan wilayah pertambangan ditentukan Pemda

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penetapan wilayah pertambanagan (WP) yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MK mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang diajukan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur H Isran Noor.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Kamis.

MK menghapus frasa "setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU Minerba bertentangan dengan UUD1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "setelah ditentukan oleh pemerintah daerah".

MK juga menghapus frasa "Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan" dalam Pasal 14 ayat (2) UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh".

"Pasal 6 ayat (1) huruf e UU Minerba selengkapnya menjadi, `Penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia`," kata Mahfud.

Sedangkan Pasal 9 ayat (2) UU Minerba selengkapnya menjadi: "WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Pasal 14 ayat (1) menjadi: "Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Pasal 14 ayat (2) selengkapnya menjadi: "Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah".

Pasal 17 selengkapnya menjadi, "Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah".

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa urusan pemerintahan dalam menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP, bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat dalam rangka menjamin kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif yang sangat tergantung pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Menurut Mahkamah untuk menentukan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah," kata Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangannya.

Oleh karena itu, kata Hamdan, pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan yang bersifat fakultatif harus berdasarkan pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta prinsip demokrasi.

"Terkait dengan sumber daya alam, harus pula mempertimbangkan prinsip keadilan dan keselarasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini Minerba," kata Hamdan.

Menanggapi putusan ini, Kuasa Hukum Pemohon, Robikin MH, mengatakan ada tiga isu hukum utama yang dimohonkan, yakni definisi wilayah pertambangan, kewenangan menetapkan izin pertambangan, masa peralihan dan kewenangan untuk melanjutkan kontrak.

"Putusan mahkamah pokoknya sesuai dengan pendapat kami dan menyatakan bahwa penetapan wilayah pertambangan ditentukan oleh daerah, kemudian secara bertingkat dijalankan oleh pemerintah pusat," kata Robikin.

Dia juga berharap para pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap putusan MK. (tp)

Dahlan: Bukan Eranya BUMN Dijual

Dahlan: Bukan Eranya BUMN Dijual

KOMPAS/PRIYOMBODOMenteri BUMN Dahlan Iskan saat menyampaikan sambutannya pada HUT Pegadaian ke-111 tahun di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (1/4).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan menjelaskan bahwa saat ini bukan eranya untuk menjual perusahaan-perusahaan pelat merah ke pihak asing. Bahkan yang dilakukan pemerintah itu harus sebaliknya. 

"Kalau dulu, mungkin masih ada BUMN yang dijual. Tapi sekarang eranya sudah berakhir. Sekarang saatnya beli-beli perusahaan," kata Dahlan saat memberikan sambutan di acara Semen Gresik akuisisi Thang Long Cement JSC di Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (14/11/2012). 

Menurut Dahlan, kemampuan perusahaan BUMN untuk mengakuisisi perusahaan asing ini disebabkan oleh perekonomian Indonesia yang relatif stabil bila dibanding negara lain. Apalagi kinerja operasional perseroan juga relatif meningkat sehingga memiliki kas yang kuat. 

Tahun lalu, kata Dahlan, ekonomi Indonesia sudah berhasil mengalahkan perekonomian Belanda. Bahkan dua tahun lagi, ekonomi Indonesia akan mengalahkan Spanyol. 

"Tapi jangan mimpi untuk untuk mengalahkan Barcelona," selorohnya sambil tersenyum. 

Sekadar catatan, PT Semen Gresik Tbk (SMGR) telah melakukan akuisisi perusahaan semen asal Vietnam, Thang Long Cement. Rencananya akuisisi tersebut akan tuntas pada pertengahan Desember mendatang. 

Direktur Utama Semen Gresik Dwi Sutjipto menjelaskan, akuisisi ini masih merupakan kesepakatan penjualan dan pembelian bersyarat (conditional sales purchase and agreement/CSPA) dengan Ha Noi General Export Import Joint Stock Company (Geleximco) yang merupakan holding dari Thang Long Cement.

Indonesia, Amerika Serikat, dan Masyarakat Papua

Sumber: matanew.com

Oleh : Supriadi Purba

Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua sudah menjadi pembicaraan sesudah dan sebelum reformasi 1998. Kasus Papua yang sudah sampai ke Amnesti Internasional menunjukkan bahwa peristiwa serta persoalan yang selama ini terjadi bukan persoalan biasa melainkan persoalan serius sehingga seharusnya harus diselesaikan secepatnya. Khusus terhadap persoalan Organisasi Papua Merdeka yang banyak dari mereka melakukan suaka ke berbagai negara dan sebagian lagi dijadikan sebagai tahanan di dalam negeri harus segera melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah Indonesia untuk membicarakan masa depan tanah Papua.

Keinginan sebagian masyarakat Papua untuk merdeka adalah bagian dari kekecewaan terhadap Jakarta serta ada kepentingan asing terhadap Papua melalui gerakan yang bagi Indonesia disebut separatis. Namun pada prakteknya bukan solusi yang kemudian menjadi hasil kedua belah pihak namun lebih kepada jatuhnya korban jiwa yang menyebabkan pada satu sisi Indonesia sering dipersalahkan karena korban biasanya dari Organisasi Papua Merdeka.

Kekuatan militer yang kemudian dikerahkan ke Papua akhirnya disoroti oleh dunia Internasional dan selanjutnya tidak jarang Indonesia dikecam dan diancam sanksi oleh PBB. Dialog seharusnya dikedepankan dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh kedua belah pihak, kekerasan hanya menyebabkan rentetan ketakutan dan penderitaan terhadap masyarakat umum. Jakarta juga harus memang memperhatikan nasip Papua, otonomi khusus yang selama ini menjadi pembenaran Ibu Kota sudah tidak lagi memiliki kekuatan akibat otonomi khusus yang didiberikan bukan membangun Papua ke masa depan yang lebih baik namun lebih kepada tidak jelasnya kemana dana triliunan rupiah yang dianggarkan setiap tahunnya.

Kepentingan Asing

Sumber :inilah.com

Masyarakat Indonesia sudah bosan dengan keberadaan PT Freeport yang sudah lebih 50 tahun berdiri di Papua. Disamping tidak sebanding pendapatan antara Indonesia dan PT Freeport juga karena ternyata PT Freeport merusak lingkungan serta menciptakan konflik di Tanah Papua. Negara tahu bahwa keberadaan PT Freeport sudah tidak lagi benar di Indonesia, namun pemerintah takut karena Amerika Serikat di belakangnya memiliki pengaruh besar terhadap Papua. Jika pemerintah dengan tegas mengatakan memberhentikan operasi perusahaan raksasa global tersebut dan memulangkan mereka ke negaranya maka masa depan Indonesia bisa kehilangan Papua karena Indonesia menentang Amerika Serikat.

Artinya Indonesia mempertahankan keberadaan PT Freeport di Indonesia dengan banyak gejolak yang dihadapinya akibat tekanan kuat Amerika Serikat. Wacana ini bukan tidak beralasan, ini berkaitan dengan emas yang lari ke Amerika Serikat jumlahnya berton-ton setiap tahunnya. Isu kemudian berkembang adalah bahwa emas dari Papua merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan Amerika Serikat, coba bayangkan bagaimana tidak Amerika Serikat melalui perusahaan raksasanya tidak memperjuangkan mati-matian keberadaan perusahaanya di Indonesia.

Tekanan yang ditujukan oleh ahli-ahli ekonomi mengenai keberadaan kepentingan asing di Papua tidak pernah didengar oleh pemerintah. Tekanan seperti Indonesia untuk mengambil alih kepemilikan atas PT Freeport malah kemudian diwacanakan dengan pertanyaan siapa yang mengelolanya, memangnya ada ahli-ahli Indonesia yang mampu mengolahnya?. Pertanyaan ini dengan sendirinya mengkerdilkan Indonesia dan akan sulit besar.

Sukarno pernah mengatakan bahwa kemandirian bangsa adalah kebanggaan yang tidak ternilai. Kemandirian di bidang ekonomi merupakan salah satu cita-citanya yang hingga hari ini dicederai oleh penerusnya hanya karena ketakutan terhadap asing dan menyerah pada kemunafikan. Anehnya aparat negara yang seharusnya  fungsinya seharusnya mengayomi masyarakat malah melakukan pengamanan super ketat terhadap perushaan asing dengan Imbalanya yang tidak seberapa dibanding dengan cita-cita bangsa ini. Hanya dengan Rp 1.250.000 perbulannya dan 14 Juta dollar Amerika pertahunya aparat menggadaikan harga dirinya, seharusya mereka malu!.

Indonesia dan OPM Bersatulah!

Sumber: matanews.com

Selama ini Indonesia selalu menganggap Organisasi Papua Merdeka sebagai musuh negara sehingga pada perjalannya selalu ada bentrok dan perang yang menyebabkan jatuhnya korban di kedua belah pihak. Indonesia tida pernah menghadapi OPM dengan kepala dingin, justru semakin banyak dari OPM yang ditangkap dan dibunuh maka semakin kuat perjuangan mereka. bodohnya pemerintah, Indonesia tidak belajar dari sejarahnya sendiri, bagaimana bangsa Indonesia melawan belanda dulu.

Biasanya murid lebih bodoh dari gurunya ini malah guru lebih bodoh dari muridnya. Jadi selama pemahaman itu tidak brubah, OPM terus eksis bahkan semakin kuat(George Junus Aditjondro, Cahaya Bintang Kejora). Seharusnya Indonesia bisa belajar dari Canada, bagaimana Canada mampu menghadapi separatis Quebec dengan kebijakan yang baik bukan malah menggunakan kekerasan.

Dengan tuntutan separatis Quebec merdeka dari Canada, dimana mereka merasa didominasi oleh orang-orang berbahasa Inggris, yang kultur dan bahasanya berbeda. Akhirnya bahasa Prancis dinaikkan sejajar dengan bahasa Inggris maka kemudian dengan sendirinya separatis hilang dan partai yang selama ini dibentuknya dengan sendirinya kehilangan pemilihnya.

Jadi pemerintah harus mampu melakukan rekonsiliasi dengan OPM sehingga ada kemajuan yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat Papua khususnya masa depan yang lebih baik. Bukan malah mengirim aparat kepolisian dan TNI dengan senjata lengkap yang hanya memperkeruh suasana dan semakin besar peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Selanjutnya kenyataan tidak boleh dipungkiri bahwa eksistensi OPM akan terus berregenerasi akibat ada tujuan yang sama layaknya dulu Indonesia yang melawan kolonialisme Belanda.

Dengan dilandasi atas dialog serta dengar pendapat masing-masing maka diharapkan kemudian tidak ada ketegangan di kemudian hari karena dialog yang kemudian menjadi jalan terakhir untuk mencapai kesepakatan bukan malah melakukan kekerasan. Sudah cukuplah kekerasan yang terjadi dan memakan korban di pihak Indonesia dan OPM, saatnya mengibarkan panji-panji perdamaian dan satukan kekuatan untuk menghadapi kekuatan asing yang ada di Papua. Karena musuh bersama sejatinya bukan OPM atau Pemerintah Indonesian-nya tetapi pihak asing yang memiliki kepentingan besar untuk negaranya yang mengorbankan Papua tentunya.

Kelebihan Indonesia ( Bagian 7 )

Kelebihan Indonesia ( Bagian 7 ) 

Kelebihan Indonesia di Mata Dunia,  Indonesia di mata dunia memiliki prestasi yang mungkin 
tidak bisa dinilai harganya. Disamping meningkatnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, akan 
tetapi nama Indonesia di mata dunia semakin di kenal dengan 115 rekor yang sampai saat ini 
belum ada yang mampu menandingi rekor tersebut,  mari kita jaga  prestasi 115 Rekor Indonesia tersebut 
demi Bangsa dan negara tercinta ini. Berikut daftar 115 rekor dunia yang dimiliki Indonesia. 

111. Produsen terbesar mie instan adalah Indofood Sukses Makmur merupakan produsen terbesar di dunia mi instan dengan kapasitas produksi terpasang tahunan lebih dari 13 miliar bungkus dan diproses di 23 pabrik di seluruh nusantara.












112. Dalam hal jumlah penabung, program keuangan mikro di Indonesia memiliki anggota terbanyak di dunia dengan 31 juta anggota.











113. Tambang emas terbesar. Tambang Grasberg di Provinsi Papua dekat Puncak Jaya adalah tambang emas terbesar sekaligus tambang tembaga ketiga terbesar di dunia.










114. Podusen terbesar gas cair (Liquid Natural Gas / LNG) 20% dari konsumsi dunia.











115. Produsen terbanyak untuk komoditas perkebunan: cengkeh/cloves (Syzygium aromaticum, syn. Eugenia aromaticum).













116. Eksportir minyak kelapa mentah (kopra) terbesar.


















117. Bogasari flour mills adalah pabrik tepung terbesar sedunia.











118. Kopi terenak, termahal sekaligus teraneh adalah kopi luwak, yup kopi dari pup-nya luwak (Paradoxurus hermaphroditus) Cuma di jawa dan sumatera Indonesia.










119. Pemukul bedug terlama. 









120. Penyelam terbanyak dalam satu spot selam, pengingat 76 angka dalam 1 menit.(lainnya silakan di googling deh)













121. Selain itu ranah Arsitektur Indonesia adalah mempunyai arsitektur vernakuler paling kaya mulai dari arsitektur orisinal era batu di papua hingga yang hadir dengan pengaruh dari pendatang, penjajah, pedagang dan pengaruh-pengaruh dari agama Hindu, Budha, Islam, Nasrani maupun Tionghoa.










122. Juga mempunyai macam dan tradisi kuliner terbanyak didunia.











123. Candi Prambanan setinggi 48 meter juga adalah struktur batu masif tercanggih (piramid giza lebih tinggi tetapi solid, candi di india lebih tinggi tapi dari struktur beton bahkan ada yang dari gunung batu yang diukir).










124. Indonesia juga mempunyai macam mainan tradisional terbanyak didunia (juga terbanyak untuk mainan yang bernuansa gaib lho...)














125. Instrumen musik yang tidak sedikit.