8 Proyek Unggulan Pertamina Jadi Perusahaan Migas Kelas Dunia

1. Enhanced Oil Recovery (EOR)

Proyek EOR Water Treatment and Injection Plant (WTIP) ini berada di Lapangan Rantau, Aceh Tamiang, Nangroe Aceh Darusalam ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air injeksi (full scale water flood) dengan kapasitas 20.000 barel water per day.

Dengan adanya proyek tersebut dapat meningkatkan produksi minyak melalui teknologi I/EOR baik dari Pertamina EP, Pertamina Hulu Energy dan Pertamina EP Cepu dengan target produksi 200.000 barel oil per day.















2. Proyek Gas Facilities Sungai Kenawang dan PulauGading


 fasilitas gas yang terletak di Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ini nantinya diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan energi dan listrik nasional.

Selain itu diharapkan dapat menambah produksi sebesar 26.000 barel oil equivalen per day.

3. Proyek NGL Plant Perta Samtan Gas

Proyek NGL yang berada di unit ekstraksi di Prabumulih Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ini bertujuan untuk mengekstraksi gas yang ada di Prabumulih dan nantinya akan diolah menjadi LPG.

Ekstraksi gas menjadi LPG ini bertujuan untuk memenuhi kebutuham LPG domestik sesuai program konversi minyak tanah ke gas.

4. Proyek Area Geothermal Ulubelu

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) ini berada di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung diharapkan mampu mengatasi kekurangan listrik di Sumatera bagian selatan.

Proyek ini merupaka wujud aspirasi Pertamina untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian produksi panas bumi sebesar 100.000 barel oil equivalen per day dan menjadi perusahaan geothermal terbesar di dunia.

Pertamina mengeluarkan dana investasi untuk membangu PLTP Ulubelu Unit 1 dan 2 dengan investasi sebesar US$ 114 juta.

5. Proyek Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)

Proyek FSRU merupakan kapal pengangkut LNG dari Bontang, Kalimantan Timur. Kapal tersebut berada diperairan Jawa Barat kemudian gas disalurkan ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Muara Karang dan Tanjung Priok sebesar 400 MMSCFD

Dengan adanya pasokan gas ini, mengurangi in-efisiensi yang dialami PLN selama ini. Nilai proyek FSRU ini mencapai US$ 98,28 juta.

Berdasarkan hitungan Pertamina, adanya proyek ini membuat PLN dapat menghemat Rp 1,6 triliun per tahun dengan tidak lagi menggunakan BBM untuk produksi listrik

6. Proyek Penguatan Armada Perkapalan Pertamina

Proyek penambahan armada kapal dan peremajaan kapal tanker milik Pertamina ini sebagai upaya penugasan supplay chain bisnis minyak dan gas bumi.

Salah satunya Pertamina Tambah Armada Kapal Investasi Bangun MT Gamkonora Capai US$52,8 juta, kapal pengangkut minyak mentah dengan diserahterimakannya kapal GAMKONORA, kapal Aframax bertipe Crude Oil Carrier berkapasitas 85,000 long ton deadweight (LTDW).

Total pengoperasian tiga unit kapal tangker (Kakap, Meditran, Gamkonora) senilai US$ 78,8 juta.

7. Proyek Pembangunan LPG Tanjung Sekong

Proyek LPG yang berada di Merak, Banten ini bertujuan sebagai pabrik menerima, menyimpan dan menyalurkan LPG pressurized yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional dengan kapasitas 10.000 metrik ton ( 4×2.500 MT).

Pertamina harus meronggoh kocek imvestasi sebesar US$ 35 juta untuk membangun LPG Tanjung Sekong ini.

8. Pembangunan SPBG Coco (Company Owned Company Operated)

Nilai proyek pembangunan SPBG Coco mencapai US$ 3,7 juta. Proyek Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas tersebut salah satunya berada dikawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Pembangunan SPBG tersebut sebagai upaya dukungan dan penugasan dari pemerintah sebagai pelaksana kegiatan diversifikasi BBM ke BBG

Benarkah Indonesia Negeri Kaya Minyak?

Jakarta - Hingga saat ini banyak orang mengira Indonesia adalah negeri kaya minyak, salah satu buktinya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih mampu dijual Rp 4.500 per liter padahal harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 9.000 per liter lebih. Tapi benarkah Indonesia negara kaya minyak?

Menurut Guru Besar Perminyakan Institut Teknologi Bandung(ITB) Rudi Rubiandini, jika melihat cadangan minyak Indonesia saat ini, Indonesia hanya memiliki cadangan sebesar 4,2 miliar barel. Banyakkah itu? Jawabnya tidak.

"Cadangan minyak Indonesia saat ini hanya 4,2 miliar barel, kalau berdasarkan peringkat, Indonesia yang pernah menjadi anggota OPEC atau negara produsen minyak hanya menduduki peringkat 27," kata Rudi di Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Jika dibandingkan dengan Arab Saudi, Venezuela, Iran, Iraq dan lainnya tentu sangat jauh sekali, pasalnya negara-negara tersebut memiliki cadangan minyak ratusan miliar.

"Kalau orang membandingkan kenapa di Venezuela, Arab Saudi bisa jual BBM ke rakyatnya murah sekali sedangkan di Indonesia tidak, ya karena pembandingnya kurang tepat, Arab Saudi punya cadangan minyak 264,6 miliar barel, Venezuela 211,2 miliar barel, Iran 137 miliar barel, nah Indonesia cuma punya 4,2 miliar," ungkap Rudi.

Bahkan kata Rudi, jika mengacu data BP Review 2010 cadangan minyak Indonesia masih kalah dengan yang dimiliki India, China dan Malaysia serta Vietnam.

"Cadangan minyak Vietnam saja ada 4,5 miliar barel, Malaysia punya 5,5 miliar barel, India punya 5,8 miliar barel dan China punya 14,8 miliar barel," ucap Rudi.

Jika dihitung-hitung dengan produksi minyak Indonesia saat ini perharinya 900.000 barel, itu kata Rudi hanya cukup sampai 12 tahun saja.

"4,2 miliar itu kalau dihitung-hitung dengan produksi minyak kita 890.000-900.000 barel per hari, itu hanya cukup 12 tahun saja," katanya.

Lantas apakah 12 tahum lagi minyak Indonesia habis? "Belum tentu, ini tergantung kita mencari cadangan minyak baru, namum untuk mencarinya tidak mudah, perlu dana sangat besar dan resiko besar, untuk sekali ngebor minyak dibutuhkan dana setidaknya US$ 100 juta, jika tidak dapat minyak? Kontraktor bisa pulang pakai celana kolor saja. Apalagi perbandinanya di Indonesia 1 : 8 artinya saat ini delapan kali ngebor bisa baru dapat satu," ungkap Rudi.

Ini lain halnya kalau kita ngebor di Arab Saudi atau Venezuela, sekali ngebor minyak langsung dapat. "Kita di Indonesia ngebor juga sudah di sesmik segala, datanya ada, tapi gagalnya jauh lebih banyak," ujarnya.

Jadi benarkah Indonesia kaya minyak? Kalau sudah tahu jawabannya tidak, kata Rudi, sudah saatnya Indonesia berhura-hura menghabiskan BBM.

"Setop berhura-hura dengan menghabiskan BBM, apalagi dengan harganya yang murah seperti saat ini, pikirkam generasi penerus Indonesia selanjutnya, mau kita warisi apa anak-cucu kita nantinya kalau kita tidak berpikir hemat, mencari alternatif bahan bakar lain yang sebenarnya banyak di Indonesia, kita punya gas, punya panas bumi, air, udara, matahari dan banyak sekali energi alternatif lainnya, hanya saja kita belum mau, kenapa belum mau? Karena kita masih dinina-bobokan dengam harga BBM yang murah, selama BBM masi murah, beralih ke energi lain hanya mimpi saja," tandas Rudi.

PENGHARGAAN FORBES: 50 Perusahaan Terima “Best Of The Best”

PENGHARGAAN FORBES: 50 Perusahaan Terima “Best Of The Best”

  JAKARTA--Forbes Indonesia malam ini, Kamis (6/12/2012) menyelenggarakan gala dinner dan pemberian penghargaan kepada 50 perusahaan terbaik di Indonesia yang berhasil masuk dalam daftar “Best of the Best” di Ritz-Carlton Pacific Place.

Pemberian penghargaan ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Forbes Indonesia dan dimaksudkan untuk menunjukkan perusahaan-perusahaan Indonesia dengan performa terbaik yang terdaftar di bursa dan turut serta merayakan kesuksesan mereka.

“Kami merasa senang dan terhormat untuk memberikan penghargaan ini kepada 50 perusahaan terbaik Indonesia. Acara ini menunjukkan munculnya perusahaan kelas dunia di Indonesia dan menunjukkan Negara ini kian penting dalam komunitas bisnis global,” kata chief editorial advisor Forbes Indonesia Justin Doebele.

Perusahaan yang masuk dalam daftar dipilih melalui proses seleksi yang ketat, dengan melihat kinerja jangka panjang para perusahaan kandidat, seperti pertumbuhan pendapatan, laba dan tingkat imbal hasil bagi pemegang saham.

Untuk bisa masuk dalam daftar, suatu perusahaan harus memiliki performa secara keseluruhan yang bagus, bukan hanya dari satu atau dua indicator saja, tapi juga melihat kinerja jangkapanjang dan bukan juga kinerja dalam satu tahun.

Di antara 50 perusahaan itu antara lain Lippo Cikarang, Surya Semesta Internusa, Indomobil Sukses Internasional, United Tractors, Kawasan Industri Jababeka, Wijaya Karya, Hexindo Adiperkasa, Charoen Pokphand Indonesia dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional.

“Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ini merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada Lippo Cikarang atas kerja keras yang selama ini kami upayakan. Kami optimis di waktu mendatang Lippo Cikarang dapat menghasilkan kinerja yang lenih baik, menilik kondisi industry property yang semakin membaik dari waktu ke waktu dan ditopang oleh kondisi perekonomian dan situasi politik nasional yang kondusif,” kata Presdir dan CEO PT Lippo Cikarang Tbk, Meow Chong Loh.

Lippo Cikarang adalah pengembang perkotaan yang cukup diperhitungkan di Timur Jakarta, Usaha yang dikembangkan meliputi residensial, komersial dan industry.

Berikut ini 50 peringkat penerima penghargaan "Best of The Best" tahun 2012 versi Forbes Indonesia tersebut:

1. Lippo Cikarang

2. BW Plantation

3. Ace Hardware Indonesia

4. AKR Corporindo

5. Maskapai Reasuransi Indonesia

6. Alam Sutera Realty

7. Mayora Indah

8. Sinar Mas Multiartha

9. Surya Semesta Internusa

10. Elang Mahkota Teknologi

11. Eterindo Wahanatama

12. Indomobil Sukses Internasional

13. Jasuindo Tiga Perkasa

14. Bhakti Investama

15. Multi Bintang Indonesia

16. Resource Alam Indonesia

17. United Tractors

18. Bank Himpunan Saudara 1906

19. Ekadharma International

20. Intraco Penta

21. Kawasan Industri Jababeka

22. Sarana Menara Nusantara

23. Tower Bersama Infrastructure

24. Wijaya Karya

25. Hexindo Adiperkasa

26. Sumber Alfaria Trijaya

27. Surya Citra Media

28. Colorpak Indonesia

29. Eksploitasi Energi Indonesia

30. Holcim Indonesia

29. Eksploitasi Energi Indonesia

30. Holcim Indonesia

31. Nippon Indosari Corpindo

32. Pioneerindo Gourmet International

33. Sentul City

34. Trada Maritime

35. Agung Podomoro Land

36. Asuransi Multi Artha Guna

37. Bank Windu Kentjana International

38. Bumi Serpong Damai

39. Catur Sentosa Adiprana

40. Charoen Pokphand Indonesia

41. Fast Food Indonesia

42. Indospring

43. Jaya Real Property

44. Malindo Feedmill

45. Trikomsel Oke

46. ABM Investama

47. Atlas Resources

48. Bank Tabungan Pensiunan Nasional

49. Chandra Asri Petrochemical

50. Japfa Comfeed Indonesia.

Perusahaan di Indonesia akan Kabur ke Malaysia

Sofjan Wanandi: UMP Tinggi, Perusahaan di Indonesia akan Kabur ke Malaysia

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengungkapkan beberapa perusahaan di dalam negeri bakal kabur tahun depan ke Malaysia. Hal ini akibat tingginya upah buruh dan maraknya demonstrasi buruh di Indonesia.

"Akan terjadi (kabur ke Malaysia), beberapa perusahaan sudah mengungkapkan keinginan tersebut kepada saya, tapi mereka minta ke saya agar jangan diungkapkan nama perusahaannya," kata Sofjan ketika dihubungidetikFinance, Kamis (22/11/2012).

Dikatakan Sofjan, kaburnya perusahaan dari Indonesia ke Malaysia itu akan terjadi pada 2013. "Penyebabnya salah satunya karena upah buruh yang cukup tinggi dan seringnya buruh demonstrasi, jadi mereka frustasi dan mau kabur tahun depan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Sofjan, akibat upah dan seringnya buruh mereka demonstrasi, makin membuat produk mereka tidak bisa kompetitif untuk bersaing dengan barang-barang impor yang membanjiri Indonesia.

Hal ini diperparah tidak adanya kepastian hukum di Indonesia membuat pengusaha kebingungan. "Apalagi di Indonesia ini tidak ada kepastian hukum, pengusaha bingung," tandas Sofjan.

Renegosiasi Kontrak dengan Freeport Cs Jalan Terus

UU Minerba Diubah MK, Renegosiasi Kontrak dengan Freeport Cs Jalan Terus

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya merubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (Minerba), terkait Wilayah Pertambangan seperti dalam pasal Pasal 6 ayat (1) huruf e, 14 ayat (1), Pasal 17. 

Namun hal tersebut tidak berdampak pada renegosiasi kontrak karya saat ini yang terus berlangsung, termasuk dengan Freeport dan perusahaan lainnya.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, keputusan MK terkait kewenangan Wilayah Pertambangan atas gugatan uji materil Undang-Undang Minerba oleh Bupati Kutai Timur Isran Noor tidak berpengatuh pada renegosiasi kontrak karya yang saat ini dilakukan pemerintah.

"Keputusan MK tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap renegosiasi kontrak," kata Thamrin dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (22/11/2012).

Seperti diketahui MK hari ini memutuskan mengabulkan sebagian gugatan Bupati Kutim atas Undang-Undang Minerba.

Dalam salah satu amar putusan MK yakni Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambanga Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi "Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah"

Sebelum putusan, Thamrin mengaku khawatir jika putusan MK nantinya akan berdampak pada renegosiasi kontrak karya. Jika gugatan tersebut dimenangkan MK, kata Thamrin, maka akan membuat proses renegosiasi dan pengolahan atau pemurnian bahan mentah menjadi kacau.

"Takutnya kalah dan harus direvisi, ini yang bisa membuat kacau kita renegosiasi. Bagaimana pengolahan bahan mentah agar tanah air kita tidak dijual, bagaimana Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012, itu kan jadi mentah lagi," ujar Thamrin.

Menurut Thamrin, alasan wilayah pertambangan kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat adalah karena menyangkut tata ruang nasional. Pemerintah pusat harus menyusun tata ruang nasional untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

"Jadi ini tidak hanya untuk Kabupaten Kutai Timur saja, tapi untuk nasional. Pemerintah harus menata seperti ketentuan Domestic Market Obligaton, memang batubara banyak di Kalimantan tapi apakah Jawa tidak boleh menikmati batubaranya dari Kalimantan, kalau tidak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tidak bisa produksi karena batubaranya tidak ada," jelas Thamrin.

RI Dapat Utang dari Bank Dunia Rp 2,3 Triliun untuk Program Kemiskinan

Jakarta - Bank Dunia baru saja menyetujui pinjaman baru untuk pemerintah Indonesia senilai US$ 266 juta atau setara Rp 2,39 triliun untuk program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) perkotaan di 2012-2015.

"PNPM Mandiri merupakan program pengurangan kemiskinan berbasis masyarakat terbesar di Indonesia, beroperasi di seluruh nusantara menyediakan pendanaan bagi masyarakat miskin di daerah pedesaan dan perkotaan agar mereka dapat menjalankan prioritas pembangunan mereka," tutur Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle dalam siaran pers, Kamis (22/11/2012).

PNPM Perkotaan di Indonesia periode 2012-2015 membutuhkan dana US$ 500 juta, Bank Dunia memberikan pinjaman US$ 266 juta.

Dikatakan Stefan, meskipun perekonomian Indonesia cukup tangguh menghadapi krisis Asia dan krisis ekonomi global, namun kemiskinan di perkotaan masih menjadi permasalahan serius.

Sekitar 110 juta masyarakat Indonesia atau separuh jumlah total rumah tangga hidup di kisaran batas kemiskinan, yakni US$ 21 atau sekitar Rp 189 ribu per bulan, dan sangat rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan kembali.

"Kesenjangan sosial pun semakin lebar selama satu dekade terakhir, koefisien gini telah meningkat dari 31,7 di 1999 menjadi 35 di 2009 dan lebih tinggi di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan," katanya.

Lewat bantuan ini, Bank dunia berharap kelurahan-kelurahan dapat menjalankan sub proyek yang teridentifikasi dalam rencana pembangunan masyarakat.

Selain utang ini, Bank Dunia juga juga menyetujui tiga pinjaman kebijakan pembangunan (Development Policy Loan/DPL) baru untuk Indonesia.

Dari ketiga pinjaman baru ini, DPL Institusional, Administrasi Pajak, Sosial dan Investasi senilai US$ 300 juta fokus untuk penguatan manajemen keuangan publik dan meningkatkan upaya-upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka memperbaiki kualitas belanja fiskal.

Lalu ada juga DPL konektivitas US$ 100 juta untuk memperkuat kerangka kebijakan meningkatkan logistik perdagangan, transportasi, ICT, dan fasilitas perdagangan nasional.

Penetapan wilayah pertambangan ditentukan Pemda

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penetapan wilayah pertambanagan (WP) yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MK mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang diajukan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur H Isran Noor.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Kamis.

MK menghapus frasa "setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU Minerba bertentangan dengan UUD1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "setelah ditentukan oleh pemerintah daerah".

MK juga menghapus frasa "Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan" dalam Pasal 14 ayat (2) UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh".

"Pasal 6 ayat (1) huruf e UU Minerba selengkapnya menjadi, `Penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia`," kata Mahfud.

Sedangkan Pasal 9 ayat (2) UU Minerba selengkapnya menjadi: "WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Pasal 14 ayat (1) menjadi: "Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Pasal 14 ayat (2) selengkapnya menjadi: "Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah".

Pasal 17 selengkapnya menjadi, "Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah".

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa urusan pemerintahan dalam menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP, bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat dalam rangka menjamin kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif yang sangat tergantung pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Menurut Mahkamah untuk menentukan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah," kata Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangannya.

Oleh karena itu, kata Hamdan, pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan yang bersifat fakultatif harus berdasarkan pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta prinsip demokrasi.

"Terkait dengan sumber daya alam, harus pula mempertimbangkan prinsip keadilan dan keselarasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini Minerba," kata Hamdan.

Menanggapi putusan ini, Kuasa Hukum Pemohon, Robikin MH, mengatakan ada tiga isu hukum utama yang dimohonkan, yakni definisi wilayah pertambangan, kewenangan menetapkan izin pertambangan, masa peralihan dan kewenangan untuk melanjutkan kontrak.

"Putusan mahkamah pokoknya sesuai dengan pendapat kami dan menyatakan bahwa penetapan wilayah pertambangan ditentukan oleh daerah, kemudian secara bertingkat dijalankan oleh pemerintah pusat," kata Robikin.

Dia juga berharap para pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap putusan MK. (tp)

UTANG LUAR NEGERI Indonesia jatuh tempo Rp57 triliun di 2013

 UTANG LUAR NEGERI Indonesia jatuh tempo Rp57 triliun di 2013 

JAKARTA--Dari total kumulasi utang luar negeri pemerintah yang mencapai Rp636,68 triliun, sebanyak Rp57 triliun akan jatuh tempo pada 2013.

 

Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, dalam periode 2007-2012, outstanding utang luar negeri pemerintah terus meningkat. Pada 2007 nominalnya mencapai Rp586,36 triliun, selanjutnya pada 2012 nilainya meningkat Rp50,32 triliun menjadi Rp636,68 triliun. 

 

Jumlah itu merupakan bagian dari total utang pemerintah yang hingga akhir September nominalnya mencapai Rp1.976 triliun atau 23,13% terhadap PDB. 

 

Pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo itu dianggarkan dalam pos cicilan pokok utang luar negeri APBN 2013 yang pagunya mencapai Rp58,40 triliun. 

 

Sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berniat membatasi sumber pendanaan pembangunan dari pinjaman luar negeri. Arahan tersebut ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet Dipo Alam dengan mengirimkan Surat Edaran No.SE–592/Seskab/XI/2012 tentang Pembatasan Pinjaman Luar Negeri yang Membebani APBN/APBD. 

 

SE ini ditujukan kepada para menteri dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) untuk membatasi pengajuan pinjaman luar negeri, termasuk hibah yang mengikat dengan commitment fee, serta dana pendampingan rupiah murni, yang kelak dapat membebani APBN/APBD.

 

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menegaskan penarikan utang luar negeri harus diyakini akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan Indonesia. 

 

"Itu tidak jelek, tapi kalau utang yang tidak hati-hati, yang output dan outcome-nya tidak memberikan hasil yang baik itu perlu diperbaiki," ujarnya di kantor Kemenkeu, Jumat (09/11).

 

Agus menuturkan pengelolaan utang luar negeri bukan hanya terkait produktivitas program atau proyek yang dibiayai, tetapi terkait juga dengan efektivitas penggunaan anggarannya. 

 

Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki APBN yang kapasitas belanjanya telah meningkat 3 kali lipat dibandingkan 2005. Pendapatan negara yang totalnya ditargetkan mencapai Rp1.358,2 triliun pada 2012 harus menjadi sumber utama pendanaan program dan proyek pembangunan. 

 

Namun, imbuhnya, dalam penyusunan APBN beberapa Kementerian/Lembaga ingin mencari kemudahan dan menerima pinjaman-pinjaman dari lembaga bilateral atau multilateral sebagai sumber dana. 

 

"Tentu anggaran yang ada itu bisa digunakan, tidak perlu menggunakan utang [kalau anggaran tersedia]. Yang kedua, proyek yang dijalankan itu betul-betul harus tepat sasaran, pengelolaan utangnya harus baik," tuturnya. 

 

Hingga September 2012, outstanding utang pemerintah yang berasal dari pinjaman luar negeri mencapai Rp636,68 triliun. Pinjaman tersebut a.l. berasal dari utang bilateral Rp391,68 triliun, multilateral Rp220,16 triliun, dan pinjaman komersial Rp24,45 triliun. 

 

Pinjaman bilateral terbanyak berasal dari Jepang, yang nominalnya mencapai Rp288,52 triliun. Sedangkan pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral paling banyak berasal dari Bank Duni, yakni Rp116,47 triliun. Berdasarkan sektor ekonominya, pinjaman luar negeri paling banyak diserap oleh sektor jasa Rp170,99 triliun dan sektor bangunan Rp119,70 triliun.

PENERIMAAN NEGARA: Utang Rp1.999,59 Triliun, target penerimaan Rp1.358,20 triliun

PENERIMAAN NEGARA: Utang Rp1.999,59 Triliun, target penerimaan Rp1.358,20 triliun 

JAKARTA--Posisi utang pemerintah hingga 31 Oktober 2012 mencapai Rp1.991,59 triliun atau nyaris menembus Rp2.000 triliun. Posisi utang tersebut naik Rp183 triliun dibandingkan dengan outstanding 2011, Rp1.809 triliun.

Jumlah utang ini bahkan lebih besar dari target penerimaan negara dalam APBN-P 2012, yakni Rp1.358,20 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan realisasi penarikan pinjaman pada hingga 31 Oktober 2012 mencapai Rp14,79 triliun atau 27,0% dari target Rp54,86 triliun.

Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan sebelumnya menuturkan hingga akhir tahun, outstanding utang pemerintah dapat mencapai Rp2.000 triliun.

"Hingga akhir tahun, proyeksi outstanding mungkin tambah sekitar Rp20 triliun. Jadi akhir tahun mungkin sampai Rp2.000 triliun," katanya.

Adapun realisasi pembayaran cicilan pokok utang hingga Oktober 2012 telah mencapai Rp133,2 triliun, sedangkan pembayaran bunga utang realisasinya sebesar Rp82,13 triliun.(msb)

SBY: Ekonomi Indonesia Harus Berdaulat, Jangan Mudah Dikontrol

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin Indonesia tetap menjadi negara berdaulat, salah satunya pada bidang ekonomi. Langkah konkrit yang telah SBY lakukan adalah lepas dari bayang-bayang lembaga ekonomi dunia seperti The International Monetary Fund (IMF) dan Consultative Group on Indonesia (CGI).

"Negara kita harus berdaulat. Saat kita mengalami krisis, kita dikontrol oleh IMF dan dibayang-bayangi CGI," kata SBY dalam acara "Bersama Menuju Indonesia Maju 2030" di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Kedua lembaga ini menjadi pendonor Indonesia, dengan maksud memperbaiki ekonomi kala itu. Niat awal lembaga pendonor ini justru berdampak negatif, yakni kebijakan ekonomi Indonesia 'disetir' pihak asing. 

"Atas pertimbangan itu, pada tahun 2006 kita lunasi utang IMF dalam dua tahap, dengan total nilai Rp 65 triliun. Dan Januari 2007, saya putuskan untuk bubarkan lembaga donor CGI, karena tidak perlu," tambah SBY.

Sebelumnya SBY memaparkan kebijakan ekonomi yang telah ia lakukan dalam 8 tahun masa jabatannya sebagai Presiden. Selain kebijakan ekonomi pro domestik daripada ekspor, juga kebijakan ekonomi terbuka namun tetap berkeadilan sosial. Apa yang dilakukannya selama ini terbukti mampu menjadikan Indonesia tumbuh secara berkelanjutan.

"Pertumbuhan harus utuh dan berjangka panjang. Indonesia juga terus menjaga makro ekonomi, riil dan sektor keuangan termasuk balance of payment. Pada bagian lain, Indonesia perlu adanya ketahanan dalam bidang pangan, energi dan pertahanan, keamanan. Kita pernah mengalami sanksi embargo, dan ini menjadi pengalaman pahit. Maka perlu penguatan pertahanan," jelas SBY.

Kebijakan ekonomi yang pro domestik ditunjukan pula dengan penciptaan iklim investasi yang sehat, demi terwujudnyanya penciptaan lapangan kerja. "Daerah juga harus memperkuat basis ekonomi masing-masing, sesuai dengan potensi, iklim dan desentralisasi fiskal," imbuhnya.

4 Tahun lagi Cina geser Amerika

Empat Tahun Lagi Ekonomi Cina Geser Amerika Serikat

Cina segera menggusur posisi Amerika Serikat (AS) sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Itu akan terjadi sekitar empat tahun lagi.

Proyeksi ini dilakukan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Organisasi yang bermarkas di Prancis yakin, ekonomi Cina akan lebih besar dari Uni Eropa pada akhir tahun ini, dan mengambil alih posisi Paman Sam di 2016.

Gross Domestic Product (GDP) global akan tumbuh 3 persen per tahun, selama 50 tahun ke depan. Di dalamnya, terdapat variasi pertumbuhan berdasarkan negara dan wilayah.

OECD melansir, pada 2025, ekonomi Cina berkelompok dengan India akan lebih kuat ketimbang gabungan antara Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada.

"Tapi akan terdapat pergeseran keseimbangan tatanan ekonomi dunia," ulas Asa Johansson, ekonom senior OECD.

Krisis keuangan yang mengobrak-abrik sistem keuangan pada 2007, akan makin luas hingga mencapai tingkat pra-krisis pada 2030. Dalam jangka pendek, hampir sebagian besar negara akan mengalami siklus krisis keuangan.

Jadi, AS mengalami defisit anggaran yang besar saat Cina terus mencatatkan surplus. OECD mengingatkan, ketidakseimbangan ini bisa merusak pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, jika setiap negara melakukan reformasi keuangan yang lebih ambisius, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan produksi, keseimbangan tersebut bisa dikurangi.

Sumber : TRIBUNNEWS,COM